Politik dan Ekonomi

0
50

Penulis : Sahara Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB – 28 November 2018

MENJELANG tahun politik, isu ekonomi menjadi salah satu isu hangat yang diangkat oleh para politisi. Isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik utama kampanye. Misalnya, di level nasional ketika salah satu politisi mengatakan bahwa harga-harga mahal, sebenarnya dia bicara tentang inflasi. Di level internasional, perang dagang antara AS dan Tiongkok merupakan perpaduan kebijakan politik dan ekonomi kedua negara itu.

Keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan politik sudah disadari sejak dahulu. Sayangnya, sangat sedikit politisi yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu ekonomi sehingga ketika mereka bicara bagaimana kinerja perekonomian suatu negara, justru kerap kali menjadi blunder. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu politik dan ekonomi? Mengapa para politisi perlu memahami ilmu ekonomi?

Ilmu politik dan ilmu ekonomi
Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.

Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat.

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya.

Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik). Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi (misalnya fokus pada industri atau jasa) dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang/jasa itu diproduksi (padat karya vs padat modal).

[read more]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here